redesain-navbar Portlet

BelajarPintarV3

Pengertian dan Unsur

Pengertian Penghasilan dan pengeluaran

Penghasilan dan pengeluaran negara merupakan keuangan negara. Dengan demikian, keuangan negara merupakan pembelanjaan-pembelanjaan dan penerimaan yang dilakukan oleh rumah tangga negara (RTN) untuk melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Unsur Keuangan Negara

Sumber Penerimaan Negara Sumber pendapatan negara terdiri atas pajak, penerirnaan bukan pajak, pinjaman, penciptaan uang, dan bantuan luar negeri.

1) Pajak (Tax)

Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada negara tanpa ada balas jasa (imbalan) secara Iangsung diterima oleh pembayar pajak.

2) Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan negara dan sumber lain, seperti laba perusahaan negara atau daerah, retribusi, tarif jasa pelabuhan, hasil sitaan atau lelang atau denda, dan hasil kegiatan perdagangan terutama kegiatan ekspor dan impor (di antaranya ekspor minyak dan gas).

3) Pinjaman atau Utang

Pinjaman dapat bersumber dan dalam negeri maupun dari luar negeri, misaln ya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Adapun pinjaman dari luar negeri, misalnya pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia (IBRD), Bank Pembangunan Asia (ADB), serta Dana Keuangan Internasional (IMF) dan lain-lain

4) Penciptaan Uang

Penciptaan uang ini sekarang diserahkan kepada Bank Indonesia (BI)

5) Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri dapat bersurnber darl negara tetangga, lembaga swasta asing, maupun darl lembaga-lembaga intemasional. Misalnya UNICEF, CGI, FAO, UNESCO, dan lain-lain. Bantuan luar negeri , digunakan untuk memb iayai program-program pembangunan dan proyek-proyek pembangunan. Misalnya program KB, imunisasi, bendungan, jalan-jalan kota dan desa, dan lain-lain.

Pengeluaran Negara I dan II

Pengeluaran Negara I dan II

Pengeluaran Negara I

Pembelanjaan rutin yaitu pembelanjaan yang dikeluarkan secara tetap baik harian maupun bulanan. Pembelanjaan rutin dibagi dalam delapan jenis pengeluaran, yaitu sebagai berikut.

a) Belanja pegawai terdiri atas gaji/upah, tunjangan keluarga, tunjangan - tunjangan lainnya, uang lembur, honorium atau vakasi, uang tunggu, dan lain-lain.

b) Belanja barang terdiri atas biaya kantor, inventaris kantor, listrik, telepon, gas dan lauk pauk, bahan-bahan, alat-alat dan barang lainnya.

c) Belanja pemeliharaan terdiri atas pemeliharaan gedung, jalan atau jembatan, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan perlengkapan TNI.

d) Belanja perjalanan terdin atas perjalanan dinas, pindah pegawai negeri di dalam dan di luar negeri, penampungan sementara atau uang pesangon bagi pegawai negeri yang dipindahkan.

e) Belanja subsidi atau bantuan terdiri atas sumbangan-sumbangan lembaga, badan-badan sosial lamnnya.

f) Belanja subsidi daerah otonomi.

g) Belanja pensiun terdiri atas pembayaran pensiunan TNI atau sipil, pensiun janda atau pejabat negara, tunjangan veteran, tunjangan perintis kemerdekaan,

Pengeluaran Negara II

Pembelanjaan pembangunan yaitu pembelanjaan yang tujuannya untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Misalnya pertanian, ekonomi, perhubungan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Pembelanjaan pembangunan harus disertai dengan Daftar Isi Kegiatan (DIK), Daftar Usulan Proyek (DUP), dan Daftar Isian Proyek (DIP).

Latihan

Pajak penghasilan menurut golongannya termasuk jenis pajak ....

A. Subjektif

B. Daerah

C. Langsung

D. Tidak Langsung

E. Bisa Dipindahtangankan Pada Oarang Lain

Latihan

Perhatikan nama-nama bank di bawah ini!

1. Bank Danamon

2. Bank Keuangan Internasional

3. Bank Pembangunan Asia

4. Bank Dunia

5. Bank Sentral

Beberapa contoh bank yang dapat memberikan pinjaman adalah...

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 2,3,4

D. 2,3,5

E. 3,4,5

Pengertian APBN

Sobat Pintar Apa Yang Dimaksud APBN ?

Sesuai pasal 23 ayat 1 UUD 1945 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, menjelaskan bahwa apabila DPR menyetujui atau menolak APBN yang diajukan oleh pemerintah, maka untuk menjalankan fungsinya, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBN tahun sebelumnya.

Dengan berdasarkan pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu satu tahun. Periode APBN ini pada masa orde baru dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, sedang pemerintahan saat ini periode APBN berawal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Tujuan APBN

Tujuan APBN

Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan perekonomian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan ringkasan dan Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan).

Repeta memuat keseluruhan kebijakan publik dan secara khusus membahas kebijakan pubilk yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, REPETA mempunyai fungsi pokok sebgai berikut.

1) Menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dan masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik.

2) Menjadi pedoman dalarn menyusun APBN, karena memuat arah seluruh kebijakan pembangunan nasional dalarn setahun.

3) Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen bangsa yang ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif.

 

Prinsip APBN

Apa Saja Ya Prinsip APBN ? Yuk Pelajari

Prinsip penyusunan APBN dapat dilakukan berdasarkan aspek pendapatan dan pengeluaran negara.

Prinsip Penyusunan APBN Prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, antara lain, sebagai berikut.

1) Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

2) Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara.

3) Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan.

Adapun prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, antara lain, sebagai berikut.

1.) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.

2) Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memerhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Asas dan Cara Penyusunan APBN

Asas dan Cara Penyusunan APBN

Penyusunan program pembangunan tahunan dituangkan dalam APBN berdasarkan asas kemandirian, penghematan, dan prioritas.

1) Kemandirian, artinya sumber penerimaan dalam negeri semakin ditingkatkan.

2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.

3) Penajaman prioritas pembangunan.

Cara Penyusunan APBN

Seperti yang telah disinggung dalam bab pendahuluan bahwa APBN dapat diibaratkan seperti anggaran rumah tangga keluarga atau anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tentu tidak mudah karena banyak faktor yang setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu satu tahun.

Faktor-faktor yang belum dapat dipastikan memberikan pengaruh dalam penentuan APBN umumnya terkait dengan enam sumber yaitu :

1) Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USA).

2) Harga minyak bumi di pasar internasional.

3) Kuota minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC.

4) Suku bunga.

5) Pertumbuhan ekonomi.

6) Inflasi

Sumber Penerimaan dan Pengeluaran APBN

A. Sumber Penerimaan Penerimaan (pendapatan) negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Sumber penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

1) Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalarn bentuk migas dan di luar migas.

a) Penerimaan Migas Penerimaan minyak dan gas alam (migas) adalah penerimaan yang berasal dan penjualan minyak dan gas alam.

b) Penerimaan Nonmigas Penerimaan nonmigas adalah penerimaan yang berasal dan pajak, bea cukai, nonpajak, dan penerrimaan lain-lain.

c) Penerimaan Pajak Penerimaan pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan.

d) Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Bea masuk dipungut atas sejumlah barang yang diimpor, sedangkan penerimaan cukai terdiri atas cukai tembakau, gula, bir, dan alkohol sulingan.

e) Penerimaan Bukan Pajak Penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan luar negeri, laba perusahaan negara, pengembalian pinjaman yang diberikan, penjualan barang negara, sewa jasa barang negara.

2) Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan terdiri atas penerimaan dalam bentuk bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan dari luar negeri di antaranya bantuan pinjaman yang disalurkan melalui IGGI atau CGI.

Keseimbangan APBN

Sobat Pintar Bagiamana Ya Keseimbangan APBN ?

Kondisi keuangan negara tidak selamanya stabil. Adakalanya pengeluaran lebih sedikit dari penghasilan, atau dapat pula sama, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan dengan penghasilan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga kelancaran roda pembangunan tidak terhambat, maka keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran perlu dijaga.

a. APBN dlikatakan seimbang, apabila jumlah pendapatan (penerimaan) negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan.

b. APBN dinyatakan defisit, apabila pendapatan (penerimaan) negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga ditutup dengan pinjaman atau dengan cara lain.

c. APBN dikatakan surplus, apabila pendapatan (penerimaan) negara lebih besar daripada pengeluaran negara.

Keseimbangan APBN selain diusahakan dengan anggaran berimbang, diusahakan pula dengan jalan penghematan pengeluaran rutin, penambahan penenmaan negara, penambahan tabungan pemerintah, dan lain-lain.

Latihan

Apabila rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR disetujui, maka pemerintah melaksanakan ....

A. RAPBN tersebut

B. Mengusulkan RAPBN yang baru

C. Menggunakan APBN tahun lalu

D. Tidak menggunakan APBN

E. Tetap menggunakan RAPBN meskipun DPR menolaknya

Latihan

Anggaran di mana penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran disebut anggaran ....

A. Defisit

B. Berimbang

C. Surplus

D. Dinamis

E. APBN

Pengertian APBD

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. Sebagaimana diatur dalam UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa di dalam melaksanakan pembangunan harus selalu berpedoman pada tiga asas yaitu:

1) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi ini pada intinya terkait dengan masalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan asas desentralisasi ini meliputi wilayah dan bukan daerah kota atau kabupaten.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi pada intinya memuat masalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atas perangkat pusat di daerah.

3) Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan ini pada intinya memuat tentang penegasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. 32 Ekonomi Kelas 11 Setelah semua tugas selesai dilaksanakan mereka berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang mengesahkannya.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah


Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu unsur pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka titik berat otonomi di kabupaten.
Pendapatan Daerah berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Terdiri atas:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Bagian Laba BUMD

d. Lain-Lain PAD

2. Dana Perimbangan, Terdiri atas

a. Dana Alokasi Umurn (DAU)

b. Dana Penyeimbang DAU

c. Bagi Hasil Pajak

Yang terdin atas:

1) PBB

2) PBHTB

3) PPhPasal2l

d. Bagi Hasil Bukan Pajak

3. Penerimaan Lain-Lain yang Sah

a. Penerimaan dan provinsi terdiri atas

1) Bagian Dana PAD Provinsi

2) POA

3) Instruksi Gubemur


 

Belanja Daerah

Belanja Daerah Garis besar rencana belanja daerah t, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, adalah sebagai berikut.

A. Belanja Rutin

Terdiri atas :

1. Belanja pegawai Terdiri atas :

a. Belanja gaji

b. Belanja non gaji

2. Belanja non pegawai Terdiri atas :

a. Belanja barang

b. Belanja pemeliharaan

c. Belanja perjalanan dinas d. Belanja lain-lain

B. Belanja Pembangunan Terdiri atas :

1. Pelaksanaan proyek fisik

2. Pelaksanaan proyek non fisik

Latihan

Daftar yang memuat realisasi penerimaan dan pengeluaran suatu daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu disebut ....

A. APBN

B. APBD

C. RAPBN

D. RAPBD

E. Anggaran

Latihan

Berikut ini yang termasuk penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD adalah ....

A. Penjualan Aset Yang Dipisahkan

B. Dana Alokasi Umum

C. Dana Alokasi Khusus

D. Pinjaman Dari Daerah Otonomi Lain

E. Pajak Daerah

redesain-navbar Portlet