Program Merdeka Belajar adalah program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2020. Apa itu Merdeka Belajar?

Pengertian Merdeka Belajar tak lepas dari kemerdekaan berpikir guru yang kemudian diajarkan kepada anak didiknya. Untuk itu, konsep Merdeka Belajar tak lepas dari peran Guru Pintar dalam membentuk siswa yang kompeten, cerdas, dan berbudi luhur.

Sejak dicanangkan, berbagai kebijakan Merdeka Belajar bergulir secara bertahap dan berkelanjutan. Sedangkan pada tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memfokuskan program Merdeka Belajar pada delapan prioritas. Kali ini, mari mengulas dan mengingat kembali apa saja kedelapan prioritas yang sudah dicanangkan sejak awal tahun ini.

1. Pembiayaan Pendidikan (KIP Kuliah dan KIP Sekolah)

Bantuan biaya pendidikan menjadi salah satu prioritas program Merdeka Belajar. Pembiayaan pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ini ditujukan bagi pelajar (KIP Sekolah) dan mahasiswa (KIP Kuliah). Target KIP Sekolah dan KIP Kuliah masing-masing menyasar 17,9 juta siswa dan 1,095 juta mahasiswa.

Termasuk di dalam kebijakan Merdeka Belajar ini adalah tunjangan profesi untuk 363 ribu guru serta layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan untuk 42.896 sekolah. Bantuan pemerintah juga mencakup 13 Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dan 2.236 lembaga.

2. Digitalisasi Sekolah dan Medium Pembelajaran

Bentuk digitalisasi dalam program Merdeka Belajar adalah layanan terpadu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Kehumasan, dan Media dengan menyediakan delapan layanan/laporan. Penguatan platform digital dilakukan dengan empat sistem.

Program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga menyediakan sarana pendidikan, khususnya TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan APE (Alat Permainan Edukatif), untuk 16.844 sekolah. Pada medium pembelajaran, digitalisasi dalam rangka mendukung konsep Merdeka Belajar berupa 345 bahan ajar dan model media pendidikan digital.

3. Pembinaan Peserta Didik, Prestasi, Talenta, dan Penguatan Karakter

Prioritas ketiga program Merdeka Belajar pada tahun 2021 mencakup layanan pendampiangan, advokasi, dan sosialisasi penguatan karakter. Peningkatan prestasi dan manajemen talenta diprogramkan untuk 13.505 pelajar. Sementara itu, 548 pemerintah daerah terlibat dalam pengelolaan pembinaan peserta didik.

4. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak

Prioritas berikutnya dari program Merdeka Belajar ini tentu menarik bagi Guru Pintar. Apa saja yang menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bagi guru dan sekolah pada 2021 ini?

Pertama, pendidikan untuk 19.624 guru penggerak. Kedua, sertifikasi untuk 1.000 guru dan tenaga pendidikan. Ketiga, rekrutmen guru P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) melalui tes (maksimal tiga kali) di 548 pemerintah daerah. Keempat, penjaminan mutu dan sekolah penggerak di 548 pemerintah daerah. Terakhir, organisasi penggerak untuk 20.438 guru.

5. Peningkatan Kurikulum dan Asesmen Nasional

Terdapat lima poin yang perlu Guru Pintar cermati terkait dengan kurikulum dalam program Merdeka Belajar. Pertama, asesmen dan pembelajaran dilakukan dalam 18.222 model, melalui sembilan kajian, dan oleh 271.523 satuan pendidikan. Tak ketinggalan, akreditasi dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk 94.912 lembaga juga menjadi prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada 2021.

Berikutnya, pengembangan kurikulum dan perbukuan dalam 4.515 model. Keempat, pelatihan kurikulum baru untuk 62.948 Guru dan Tenaga Kependidikan. Terakhir, sosialisasi pendampingan implementasi kurikulum dan asesmen untuk 428.957 sekolah.

6. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi mendapatkan prioritas penting dalam program Merdeka Belajar. Penguatan 900 SMK berbasis Industri 4.0, dukungan dan percepatan Link and Match untuk 5690 orang dan 250 DUDI, pencapaian IKU di 47 PTN Vokasi, serta program khusus dan pelatihan dengan pendidikan kecakapan kerja kewirausahaan untuk 66.676 orang.

Disamping itu, penguatan PT Vokasi dan Profesi dilakukan dengan program penguatan di 200 prodi di Pendidikan Tinggi Vokasi, sertifikasi kompetensi 300 dosen, penguatan pendidikan PNBP/BLU untuk 75 PT senilai Rp742,62 Miliar, serta penguatan Sarpras SBSN delapan Perguruan Tinggi senilai Rp596,358 Miliar.

7. Kampus Merdeka

Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Program-program Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.

Program-program Kampus Merdeka yaitu dukungan pencapaian IKU PTN (BOPTN) di 75 PTN, peningkatan kelembagaan Pendidikan Tinggi melalui PNBP/BLU di 75 PTN, layanan Sarpras PHLN 15, Layanan Sarpras SBSN di 11 PTN, Tracer Study 500.000 orang, dan SBMPTN/SNMPTN.

Ada pula Competitive Fund & Matching Fund baik untuk PTN maupun PTS, peningkatan kualitas SDM untuk 21.404 orang, peningkatan kualitas pembelajaran dan Kemahasiswaan bagi 50 ribu mahasiswa berwirausaha serta 400 ribu mahasiswa Kampus Merdeka. Program-program Kampus Merdeka juga mencakup 660 prodi inovasi pembelajaran digital serta pengembangan kelembagaan Perguruan Tinggi untuk KNB 528 orang dan WCU 13 Perguruan Tinggi.

8. Pemajuan Kebudayaan dan Bahasa

Prioritas program Merdeka Belajar yang terakhir yaitu event dan program publik untuk 619.515 orang, 450 layanan, 352 kegiatan, dan satu platform. Pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya takbenda untuk 72.305 unit. Penguatan desa dan fasilitasi bidang kebudayaan di 359 desa atau 260 kelompok masyarakat.

Pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di daerah untuk 21.132 Penutur Bahasa, 30 Model Pelindungan Bahasa, dan 30 Model Pelindungan Sastra. Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra pada BIPA 200 lembaga serta 30 model perlindungan bahasa dan sastra. Pembinaan bahasa dan sastra untuk 4117 penutur bahasa terbina.

Layanan kepercayaan dan masyarakat adat untuk 1031 orang atau 35 wilayah adat. Terakhir, apresiasi dan peningkatan SDM dan lembaga kebudayaan untuk 5225 orang atau 994 satuan pendidikan.