Ekonomi

Tujuan Kebijakan Fiskal dan Jenis-Jenis Kebijakan Anggaran

Tujuan Kebijakan Fiskal

Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah:

Memperbaiki keadaan perekonomian. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y).

Meningkatkan kesempatan kerja. 
Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja.
Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat.

Meningkatkan distribusi pendapatan nasional.
Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara.

Jenis-Jenis Kebijakan Anggaran

Terdapat empat macam jenis kebijakan anggaran yaitu:

Anggaran berimbang
Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Anggaran dinamis
Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat.

Anggaran Defisit
Anggaran defisit memiliki ciri dimana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, diantaranya: menciptakan uang baru, melakukan pinjaman (dalam/luar negeri). Mulai tahun 2000 APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang dibiayai dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi.

Anggaran Surplus
Anggaran surplus memiliki ciri dimana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen Kebijakan Fiskal

Terdapat tiga instrumen kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, yaitu: 

Sistem perpajakan

Sumber:Google

Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, dimana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi.

Politik Anggaran
Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Tidak ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun bila pemerintah memilih anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. 
Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran dari pada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit dimana sisi penerimaan lebih besar dari pada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar.

Pinjaman Pemerintah
Dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat.
 

1.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

Yang dimaksud kebijakan fiskal adalah kebijakan....

A. menaikkan tarif pemungutan pajak
B. menurunkan tarif pemungutan pajak
C. menghemat pengeluaran pemerintah
D. melonggarkan pengeluaran pemerintah
E. kebijakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam APBN

2.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

Berikut ini yang menjadi contoh kebijakan fiskal adalah....

A. menaikkan tarif pajak
B. membeli surat-surat berharga seperti SBI
C. menaikkan suku bunga bank
D. menaikkan cadangan kas di bank
E. menjual surat-surat berharga seperti SBI

3.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

Berikut ini yang bukan tujuan kebijakan fiskal adalah....

A. meningkatkan harga valuta asing
B. memperbaiki keadaan ekonomi
C. mengusahakan kesempatan kerja
D. menjaga kestabilan harga
E. memperbaiki neraca pembayaran

4.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

APBN oleh pemerintah digunakan sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, dalam hal ini pemerintah melaksanakan fungsi....

A. Stabilisasi
B. Distribusi
C. Perencanaan
D. Pengawasan
E. Otorisasi

5.

Jawablah pertanyaan berikut ini!

Devaluasi adalah.....

A. menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing
B. membekukan tabungan dalam batas tertentu
C. mengawasi penggunaan uang valuta asing
D. mengevaluasi kembali belanja pemerintah
E. menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri