IPS

Pengaruh kebijakan Kerja Paksa

Sumber : Suara.com

Gubernur Jenderal Daendels, yang memerintah tahun 1808-1811, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos). Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting  bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. 

Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang, manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Bataaf di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang jalur Anyer-Panarukan merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. 

Pembangunan jalur Anyer-Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya, ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita.

Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.
 

Pengaruh Sistem Sewa Tanah

Sumber : Wordpress.com

Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan

Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernemen, yakni Malaka, Sumatra, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. 

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut. 
a. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 
b  Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 
c. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 
d. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. 
a. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 
b. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 
c. Keterbatasan jumlah pegawai. 
d. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah.
 

Pengaruh Sistem Tanam Paksa

Sumber : Kumpara.com

Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi, pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. 

Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut : 

1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai ½ bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 
2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 
3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai. 
4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.
5. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan Tanam Paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848-1850, karena paceklik, 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, yang dapat bertahan hanya 9.000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336.000 orang hanya tersisa sebanyak 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja, tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem Tanam Paksa.

1.

Isilah titik-titik dibawah ini !

Salah satu faktor internal yang menjadi latar belakang munculnya pergerakan nasional Indonesia adalah ….

 

A. munculnya kaum terpelajar di Indonesia
B. mulai berkembangnya industri di Indonesia
C. kesadaran rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan
D. kepentingan dalam negeri yang semakin mendesak

2.

Isilah titik-titik dibawah ini !

Organisasi yang dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi pergerakan di Indonesia adalah ….

 

A. Budi Utomo
B. Indische Partij
C. Sarekat Islam
D. Tri Koro Darmo

3.

Isilah titik-titik dibawah ini !

Konsep Manifesto Politik yang dikemukakan oleh Perhimpunan Indonesia dimuat dalam majalah ….

 

A. De Expres
B. Medan Prijaji
C. Bromartani
D. Hindia Poetra

4.

Isilah titik-titik dibawah ini !

Berikut ini adalah organisasi pergerakan nasional yang menempuh cara radikal dan taktik nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, kecuali ….

 

A. Partai Indonesia
B. Perhimpunan Indonesia
C. Gerakan Rakyat Indonesia
D. Indische Partij

5.

Isilah titik-titik dibawah ini !

Berdasarkan hasil Kongres Pemuda II semua organisasi kepemudaan dilebur dalam satu wadah organisasi dengan nama ….

 

A. Indonesia Raya
B. Indonesia Pusaka
C. Pemuda Indonesia
D. Indonesia Muda