STKS Bandung Raih Penghargaan sebagai Satker yang Berkomitmen Dalam Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Humas-Stks, Jakarta – Bersama BBRSBD “Dr. Soeharso” Solo, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung meraih penghargaan sebagai 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI yang memenuhi kualifikasi sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Apresiasi ini diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan plakat yang diserahkan oleh Menteri Sosial kepada Ketua STKS Bandung. Penyerahan penghargaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Workshop Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementerian Sosial RI di Swiss-bel Hotel Jakarta, Rabu (27/12), yang diikuti oleh Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Administrator, dan Pengawas serta Pejabat Fungsional pada Kantor Pusat, Kepala UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial se-Jabodetabek, STKS Bandung dan 6 (enam) Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Wilayah Regional, serta Perwakilan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI), yang seluruhnya berjumlah 300 orang peserta.

Dalam sambutan Menteri Sosial RI mengajak seluruh ASN (Aparat Sipil Negara) di lingkungan Kemensos untuk membangun komitmen bersama dan membaca pakta integritas dalam menghadapi pelaksanaan Tahun Anggaran 2018. “Prestasi yang diraih harus menjadi bagian penguatan komitmen seluruh ASN Kementerian Sosial. Saya berharap hal ini semakin menyemangati kita untuk meningkatkan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan integritas menuju birokrasi bersih, displin, bersinergi serta bermartabat,” ujar Khofifah.

Akhir tahun ini, Kementerian Sosial RI meraih beberapa  penghargaan. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggaraan Layanan Publik, Direktorat PPSDBS mendapatkan nilai yang sangat baik dari Ombudsman yakni 91,5. Hal ini menempatkan Direktorat PPSDBS pada kategori Zona Hijau dalam hal pelayanan publik untuk pengumpulan undian berhadiah. Apresiasi lain adalah Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Saya minta seluruh ASN terus berbenah dan terus meningkatkan  akuntabilitas kita. Terlebih pada tahun 2018 Kementerian Sosial mendapat anggaran yang sangat signifikan yakni Rp43,9 triliun. Maka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Kemensos menjadi sangat penting. Itu dapat kita raih bila akuntabilitas dan transparansi publik terjaga dengan baik,” paparnya serius.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli melalui Perpres 87 tahun 2016. Untuk menindaklanjutinya, Kemensos telah menerbitkan Kepmensos Nomor 78 tahun 2017 tentang Unit Saber Pungli. Unit ini terdiri atas 4 pokja, yaitu Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisia. Diharapkan workshop yang menghadirkan narasumber dari BPKP, KPK, Bappenas, Satgas Saber Pungli dan Ombudsman yang diikuti eselon 4 sampai eselon 1 ini akan menjadi penguatan komitmen ASN diingkungan Kemensos dan khususnya STKS Bandung menjelang pelaksanaan Tahun Anggaran 2018. (arif syafrodin)