Unri-PT CPI Tuangkan Komitmen Dukung Pengembangan Sumber Daya Manusia di Riau

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) adakan serah terima hibah university relationship pogram dan kuliah umum dengan Universitas Riau (Unri) di Gedung Teknologi Pulp dan Kertas Fakultas Teknik Unri Kampus Bina Widya, Senin (3/2/2020).

Program kemitraan yang disebut dengan University Relationship Program (URP) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan akreditasi akademik dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA dalam sambutannya pada acara itu.

Rektor, juga menyampaikan pada 24 Januari 2020 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan lanjutan dari Konsep Kebijakan Merdeka Belajar dengan tajuk kebijakan Kampus Merdeka.

“Kebijakan Kampus Merdeka kali ini terdapat empat kebijakan utama di Lingkup Pendidikan Tinggi. Pertama, memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi baik Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) Baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University,” jelas Rektor.

Lebih lanjut Rektor Unri, menjelaskan, Kedua, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kedepan, bagi akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis.

“Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi apapun. Lalu, Akreditasi A pun akan diberikan kepada PT yang berhasil mendapakan akreditasi Internasional yang diakui,” urai Rektor.

Ketiga adalah kebebasan dalam melomggarkan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa status akreditasi.

“Terakhir, Kemendikbud memberikan hak kepada mahasiswa mengambil mata kuliah di luar Prodi dan melakukan perubahan definisi satuan Kredit Semester (SKS). saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa ujtuk mencari pengalaman baru,” ujar Guru Besar Bidang Perikanan dan Kelautan Unri ini menjelaskan.

“Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa ujtuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak, sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah mahasiswa juga dapat mengambil sks di Prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh,” tuturnya.

Tambah Rektor, dari kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu target yang mendorong kebijakan Kemendikbud. “Keberadaan laboratorium di Perguruan Tinggi sangatlah penting, terlebih bagi fakultas teknik Unri, mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa maupun dosen,” kata Rektor.

Hasyim M Nur Vice President External Affairs PT CPI, pada kesempatan itu, mengatakan bantuan ini merupakan salah satu perwujudan komitmen PT CPI dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Riau, khususnya di bidang pendidikan. “Kami berharap hal ini akan dapat meningkatkan akreditasi Prodi Teknik Kimia Unri,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, PT CPI juga menyerahkan alat bantu las pembuatan gelas kaca untuk melengkapi fasilitas laboratoirum fakultas teknik kimia. Selain itu, sebelumnya PT CPI telah memberikan bantuan khusus tingkat dasar bagi dua orang laboran terkait pembuatan gelas kaca, serta pada kesempatan itu juga telah mengirim dua dosen Teknik Kimia untuk mengikuti kegiatan di Tsukuba Jepang. PT CPI juga memberikan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa S2 Teknik Kimia.

(unri.ac.id)