Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Pengertian Kebijakan Moneter

Pengertian Kebijakan Moneter

Pernahkan sobat bertanya-tanya dalam hati mengapa pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia tidak mencetak uang Rupiah dalam jumlah yang banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat? Dengan demikian masalah kemiskinan bisa segera diselesaikan? 

Dalam hal ini tentu Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dengan jumlah yang banyak dan tak terbatas. Mengapa demikian? Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak tidak baik untuk perekonomian, hal ini karena dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan inflasi. Demikian pula sebaliknya jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit juga tidak baik untuk perekonomian, hal ini bisa menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli yang rendah, pengusaha bisa gulung tikar dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian.

Untuk itu pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi.

Konsep Kebijakan Fiskal

Konsep Kebijakan Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik.

Peranan kebijakan fiskal pemerintah semakin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran dll. Sedangkan pada negara berkembang peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.