Belajar Pintar Materi SMP, SMA, SMK

APSiswaNavbarV2

Tesssss Tesssss

Selamat datang Tesssss!
Akun Saya
Logout

Tesssss Tesssss
dashboard minat pintar belajar pintar tes pintar AP live rapor
cari kampus cari jurusan banding jurusan
komunitas pintar kursus pintar ruang pintar pendaftaran kampus konseling pintar dana pintar beasiswa pintar
diskusi pintar info pintar tentang kami faq

redesain-navbar Portlet

beranda
blog
sekolah dan kampus
belajar
tes minat bakat
beasiswa
Kerjasama Mitra
FAQ

BelajarPintarV3

Ekonomi

Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian

Daftar Materi

Bab 1

MATERI

Pengertian Sistem Pembayaran

$C:\Users\Ester\Pictures\Cover AP\bab 5 modul 3.jpg$

Indonesia mempunyai sistem pembayaran yang resmi berlaku. Sistem pembayaran tersebut mempunyai prinsip, peran, dan komponennya tersendiri. Sistem pembayaran tersebut terdiri dari berbagai mekanisme, peraturan, dan lembaga yang berfungsi dalam melakukan pemindahan dana sebagai upaya dalam memenuhi kewajiban yang timbul karena adanya aktivitas ekonomi.

Pengertian seperti ini juga sudah tertulis di dalam UU NO. 23 tahun 1999. Selain itu, sistem pembayaran juga dihubungkan dengan pemindahan sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak yang lain. Selain itu, ada juga yang menggunakan alat pembayaran yang lebih rumit dan kompleks. Alat pembayaran tersebut melibatkan berbagai lembaga dan sudah terikat dengan berbagai peraturan. Dewasa ini, sistem pembayaran Indonesia sudah diatur dan juga diawasi oleh Bank Indonesia berdasarkan UU BI.

Komponen Sistem Pembayaran

Terdapat beberapa komponen yang mampu membangun sistem pembayaran agar bisa terealisasi lebih mudah. Beberapa komponen sistem pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sistem transfer dana: sistem ini memungkinkan adanya proses pemindahan dana dari satu bank ke bank lainnya ataupun ke bank yang sama.
Alat pembayaran: alat pembayaran adalah alat yang di dalamnya terdiri dari alat pembayaran tunai dan nontunai.
Saluran pembayaran: saluran di dalamnya mencakup teller input, mobile banking, mesin ATM, internet banking, phone banking, sampai EDC atau electronic data capturing.
Regulator: mereka adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur aturan main, kebijakan, dan juga ketentuan lain yang sifatnya lebih mengikat untuk semua komponen yang terlibat di dalam payment system itu sendiri.
Penyelenggara: suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua kegiatan transaksi dapat diselesaikan hingga akhir.
Lembaga yang berwenang: suatu lembaga yang melakukan proses payment system, yakni BI. Sementara itu, kepentingan pasar modal lembaga berada di bawah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan juga Penyelenggara Kliring Alat Pembayaran Menggunakan Kartu atau APMK.
Instrumen: alat pembayaran yang dilakukan dengan baik secara tunai atau nontunai.
Infrastruktur: seluruh bentuk sarana fisik yang bertugas dalam mendukung proses kegiatan operasional payment system.
Pengguna: mereka adalah pihak yang disebut dengan konsumen atau orang yang memanfaatkan payment system.

Setiap komponen diatas saling terikat dan berhubungan agar mampu membentuk payment system.

Prinsip-Prinsip Sistem Pembayaran

Baiknya suatu sistem pembayaran harus mampu memberikan tingkat kenyamanan dan juga keamanan untuk seluruh penggunanya, baik itu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Sebagai lembaga yang bertugas menjalankan payment system di Indonesia, Bank Indonesia sudah mengatur empat prinsip sistem pembayaran, yakni:

1. Efisien

Prinsip ini lebih menekankan pada tingkat pelaksanaan payment system yang harus bisa dilakukan secara lebih luas. Sehingga, biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat sebagai pengguna akan lebih terjangkau.

2. Aman

Setiap risiko yang terdapat di dalam payment system harus bisa dikelola dan juga dimitigasi lebih baik dengan adanya payment system, baik itu risiko kredit, fraud, dan likuiditas.

3. Perlindungan Konsumen

Sistem pembayaran harus bisa dijaga dengan baik dalam hal menjaga jumlah uang tunai yang beredar ataupun kondisinya yang memang masih layak edar. Hal tersebut sering disebut dengan clean money policy.

4. Kesetaraan Akses

Bank Indonesia tidak menginginkan adanya kegiatan praktik monopoli dalam kegiatan sistem pembayaran, karena hal ini nantinya akan menghambat pengguna lain untuk ikut serta.

Peran BI Dalam Sistem Pembayaran

$C:\Users\Ester\Pictures\Cover AP\bab 5 modul 3.jpg$

Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan bersama bahwa lembaga yang memiliki wewenang untuk menjaga dan juga mengatur kelancaran sistem pembayaran adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Hal ini adalah salah satu bagian dari tujuan diciptakannya Bank Indonesia, yakni menjaga stabilitas nilai mata uang Rupiah agar peningkatan perekonomian nasional bisa terwujud dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk menetapkan dan juga memberlakukan kebijakan dalam sistem pembayaran yang sudah diatur pada UU No. 23 tahun 1999 dan sudah diubah pada UU Nomor 6 tahun 2009. Hingga saat ini, BI mempunyai peran yang sangat banyak dalam menyelenggarakan sistem pembayaran, yakni:

Bertugas dalam menentukan standar tertentu dalam setiap alat pembayaran dan juga menentukan alat pembayaran apa saja yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.
Memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan dan juga izin pada penyedia jasa pembayaran yang turut serta dalam menyediakan sistem pembayaran.
Menerapkan aturan dan mengawasi lembaga apa saja yang bisa dan diperbolehkan dalam melakukan sistem pembayaran, baik itu lembaga bank maupun lembaga non bank.
Memiliki wewenang untuk menjadi penyelenggara sistem kliring antar bank, terutama untuk beberapa jenis alat pembayaran khusus. Hal tersebut sudah diatur di dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Memiliki wewenang untuk menjalankan sistem BI, yakni Real Time Gross Settlement. Sistem ini bisa digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi nontunai yang nilainya terbilang besar.
Mempunyai kebijakan dalam mengendalikan risiko, efisiensi, tata kelola, dan hal lainnya dalam sistem pembayaran.

Penyelenggara Sistem Pembayaran

$C:\Users\Ester\Pictures\Cover AP\bab 5 modul 3.jpg$

Visi : Menjadi satuan kerja yang dipercaya dan memenuhi harapan stakeholders dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia.

Misi : Menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan efisien guna mendukung tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Tugas Pokok

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi:
Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Penatausahaan Surat Berharga yang diselenggarakan BI; dan Sistem Kliring dan Transfer Dana SP BI Ritel yang diselenggarakan BI
Melaksanakan dan mengkoordinasikann penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan/ penyempurnaan sistem pembayaran nilai besar dan ritel serta penatausahaan surat berharga
Melaksanakan dan mengkoordinasikan
Pengembangan mekanisme/produk baru terkait Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Ritel;
Pengembangan mekanisme baru terkait pencatatan, settlement dan kliring surat berharga;
Pelaksanaan kegiatan yang mencakup antara lain kegiatan : Project Management Office (PMO), pengujian, implementasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja pengelola sistem informasi/ teknologi terkait dengan pengembangan aplikasi; dan
Upaya untuk mendorong efisiensi dalam proses dan biaya serta penyempurnaan akses kepada sistem kliring dan transfer dana SP BI Ritel di dalam Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyempurnaan peraturan dan prosedur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
Melaksanakan setelmen dan pengelolaan administrasi rekening-rekening peserta, mencakup antara lain : Pembukaan Rekening; Pencatatan Rekening; Pengawasan Rekening; dan Transaksi – transaksi yang masih harus diselesaikan.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan dan evaluasi kerangka kerja dan pelaksanaan pemantauan
Kepatuhan peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia
Mengelola informasi hasil Penyelenggaraan SP BI untuk kepentingan stakeholders (internal dan eksternal).

perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

menjaga stabilitas keuangan dan perbankan
sebagai sarana pelaksanaan kebijakan moneter
alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi negara
sebagai penyelenggaraan kebijakan-kebijakan moneter
pendukung sistem yang efisien, cepat, aman dan andal

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian ditunjukan pada nomor…

A. 2,3, dan 5
B. 2,3, dan 4
C. 1,2, dan 3
D. 1,4, dan 5
E. 1,3, dan 5

JAWABAN BENAR

1,2, dan 3

PEMBAHASAN

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana elaksanaan kebijakan moneter dan alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi Negara.

Kerjakan soal dibawah ini dengan tepat!

Sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang barang dan jasa jasa serta kekayaan berharga lainnya dan bagi pembayaran utang merupakan pengertian uang menurut…

A. A.C. Pigou
B. R.G. Thomas
C. R.S. Sayers
D. Adam Smith
E. H. Robertson

JAWABAN BENAR

R.G. Thomas

PEMBAHASAN

Kerjakan soal dibawah ini dengan tepat!

Pernyataan yang paling tepat tentang sistem pembayaran adalah...

A. pada pembayaran tunai media menggunakan kartu
B.

pada pembayaran nontunai tidak memerlukan pihak bank sebagai perantara

C. pada pembayaran tunai memerlukan pihak bank sebagai perantara
D. pada pembayaran nontunai media yang yang digunakan dapat berupa kartu
E. pada pembayaran non tunai menggunakan uang kertas atau uang logam