Sejarah Indonesia (Wajib)

Perang Dunia II dan Jatuhnya Hindia Belanda

Perang Dunia II dimulai pada September 1939, dan Belanda ikut terlibat dalam perang tersebut. Pada bulan Mei 1940, Jerman berhasil menduduki Belanda, dan Ratu Belanda serta keluarganya mengungsi ke Inggris. Hal ini menyebabkan Belanda terlibat dalam perang ketika Inggris berperang dengan Jepang di Asia.

Jepang tidak langsung menyerang pulau Jawa, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda, melainkan mereka lebih dulu mengincar sumber-sumber minyak di luar Jawa. Hal ini disebabkan oleh situasi politik dan kebutuhan Jepang akan pasokan minyak pada saat itu.

Pada tahun 1941, Amerika menghentikan pasokan minyaknya kepada Jepang. Jepang mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Hindia Belanda guna mendapatkan pasokan minyak, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Akibatnya, Jepang kemudian menyerang Indonesia untuk mengamankan sumber daya alamnya, terutama minyak.

Serangan pertama Jepang diarahkan ke wilayah Tarakan pada 11 Januari 1942, karena daerah tersebut dan sekitarnya kaya akan minyak. Selanjutnya, Jepang menyerang Balikpapan yang juga memiliki ladang minyak yang signifikan.

Setelah menguasai ladang-ladang minyak di Kalimantan, Jepang melanjutkan ekspansinya ke wilayah Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Morotai, Manado, dan Kendari. Setelah berhasil menguasai berbagai wilayah di timur, Jepang mengarahkan perluasannya ke wilayah barat, khususnya Palembang yang juga kaya akan minyak. Jatuhnya Palembang membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai pulau Jawa.

Dengan menguasai sumber-sumber minyak dan wilayah strategis di Indonesia, Jepang berhasil mengendalikan ekonomi dan infrastruktur kolonial Belanda di wilayah tersebut, serta memperluas kekuasaannya selama Perang Dunia II.

Pada masa itu, Belanda tidak mampu melawan Jepang dengan kuat di Jawa karena situasi yang sulit. Meskipun Belanda merupakan bagian dari Sekutu, negara-negara Sekutu sendiri lebih fokus pada kepentingan masing-masing dan tidak dapat memberikan banyak bantuan. Belanda sendiri sedang diduduki oleh Jerman dan tidak dapat memberikan banyak dukungan kepada koloninya.

Karena kondisi tersebut, Belanda tidak dapat mempertahankan Jawa dan Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Peristiwa ini memiliki makna yang penting dalam sejarah Indonesia.

Masuknya Jepang ke Indonesia

Sumber: https://www.markombur.com/

Sejak pengeboman Pearl Harbour oleh angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab, persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik.
Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger) dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942). Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu Jepang melakukan serangan ke Jawa (Februari 1942).
Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut ABDACOM (American British Dutch Australian Command) yang bermarkas di Lembang. 
Letnan Jenderal Ter Poorten diangkat sebagai Panglima ABDACOM. Namun kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Carda (Tjarda) pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. 
Pendaratan itu dilaksanakan di tiga tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri. Kemudian pendaratan di Eretan Wetan-Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tonishori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Mayjen Tsuchihashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu Jepang tidak menyerang Jakarta, karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka.
Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan ABDACOM, ditambah satu kompi Kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah, telah disiapkan empat batalyon infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri tiga batalion pasukan bantuan Indonesia dan satu batalyon marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar, berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan.
Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg (Bogor). Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten atas nama komandan pasukan Belanda/Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. 
Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Tjarda ditawan. Namun, Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian (exile government) di Australia di bawah pimpinan H.J. Van Mook.
Pendudukan Jepang atas Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang
2. Indonesia dijadikan sebagai pasar hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Jepang sangat banyak.
3. Indonesia dijadikan sumber untuk mendapatkan tenaga buruh dengan upah yang murah.

Awalnya kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang oleh rakyat Indonesia. Jepang dielukan sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda-propaganda. Setiap kali radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya disamping lagu Kimigayo. Bendera Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya di Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda.

Pembentukan Pemerintahan Militer

Sumber: https://www.kompas.com/    

Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semi militer). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer.

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai). 
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar

Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut.

1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. 
2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. 
3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. 
b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut. 

1. Somobu (Departemen Dalam Negeri) 
2. Zaimubu (Departemen Keuangan) 
3. Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian 
4. Kotsubu (Departemen Lalu Lintas) 
5. Shinobu (Departemen Kehakiman) 

c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi: 

1. Jawa Barat : pusatnya di Bandung. 
2. Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.
3. Jawa Timur : pusatnya di Surabaya. Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta

Pada awal pendudukan ini, secara kultural Jepang juga mulai melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, untuk petunjuk waktu harus digunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang), menggantikan tarikh Masehi. Waktu itu tarikh Masehi 1942 sama dengan tahun 2602 Sumera. Setiap tahun (mulai tahun 1942) rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tencosetsu (hari raya lahirnya Kaisar Hirohito). Dalam bidang politik, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang.

Pemerintahan Sipil

Sumber: https://www.freedomsiana.id/

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. 
Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu.
Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).

1.

Pilihlah jawaban yang benar!

Dalam Perjanjian Kalijati, maka sejak tanggal 9 Maret 1942 wilayah Indonesia atau bekas Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan…

A. Inggris
B. Spanyol
C. Jepang
D. Perancis
E. Belanda

2.

Pilihlah jawaban yang benar!

Pada bulan Agustus 1942, pemerintah Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan seperti dengan mengeluarkan UU NO. 27 tentang….

A. Aturan pemerintah daerah.
B. Kepala pemerintahan militer.
C. Pembagian administrasi.
D. Pembentukan pemerintahan militer.
E. Susunan pemerintahan militer.

3.

Pilihlah jawaban yang benar!

Perjanjian penyerahan tanpa syarat dari Belanda ke Jepang adalah......

A. Kalijati
B. Versailles
C. Bongaya
D. Giyanti
E. Nanking

4.

Pilihlah jawaban yang benar!

Jepang masuk ke Indonesia pada tahun....

A. 1940
B. 1941
C. 1942
D. 1943
E. 1945

5.

Pilihlah jawaban yang benar!

Pada masa pendudukan Jepang terdapat Departemen Kehakiman di Indonesia yang diberi nama...

A. Zaibu
B. Shinobu
C. Somubu
D. Keimin Bunka Shidoso
E. Dokuritsu Junbi Cosakai