Azrul Prayoga, 05 March 2020

Implementasi Unri dalam Wujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sebagai upaya tindak lanjut program kampus merdeka yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Universitas Riau (Unri) lakukan kerja sama dengan Universitas Pasir Pagaraian, Universitas Muhammadiyah Riau, Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan, dan Rumpun Melayu Nusantara (Laskar Hulubalang Melayu Nusantara). Kerjasama ini di perkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) antar kedua belah pihak yang dilaksanakan di Aula Convention Center Hotel Labersa Kampar, (4/3/2020) dalam rangkaian kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Unri Tahun Penganggaran 2021. Pada kesempatan ini Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, menyampaikan kerja sama ini merupakan upaya Unri dalam rangka meningkatkan Program Tridharma Perguruan Tinggi guna menyikapi kebijakan Mendikbud, yaitu Kampus Merdeka yang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Ruang lingkup yang tertuang dalam kerja sama ini meliputi pengembangan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui, studi lanjut dosen, kerjasama penelitian, kerjasama publikasi, kerjasama pengembangan jurusan atau program studi, kerjasama penyelenggaraan seminar atau konferensi, pemagangan dosen, pertukaran mahasiswa, pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat. “Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya penyelenggaraan program penyelamatan hutan mangrove di Provinsi Riau. Program penyelamatan hutan mangrove Riau sebagaimana dimaksud, Universitas Riau sebagai penyedia tim tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dibutuhkan dalam program penyelamatan hutan mangrove Riau, dan Laskar Hulubalang Melayu Nusantara Provinsi Riau sebagai penyedia pembiayaan dan pelaksana kegiatan pada Program penyelamatan hutan mangrove Riau,” tuturnya. “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sudah dimasukkan ke dalam indikator universitas. Kita sepakat menandatangani kerja sama antara Unri dengan pihak terkait, Semoga bisa menjadi wahana pengembangan pendidikan serta karakter bagi mahasiswa dan dosen baik di jalur akademik maupun pengembangan pembentukan karakter Sumber Daya Manusia (SDM),” ujarnya. Penandatangan ini dokumen kerja sama ini dilakukan oleh Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA, Dekan Fakultas Teknik Unri Dr Ir Ari Sandhyavitri MSc, Dekan Fakultas Pertanian Unri Dr Ir Syafrinal MS, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Drs Yuhelson MT, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Prof Dr Karya SE MA, Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan Salmiyati MPd PhD, Rektor Universitas Pasir Pagaraian Dr Adolf Bastian MPd, Plt. Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian Dr Pada Lumba ST MT, dan Datuk Panglima Laskar Hulubalang Melayu Nusantara Provinsi Riau Ir Bukhari Rasyid. (unri.ac.id)

Azrul Prayoga, 04 March 2020

Perencanaan Efisien dan Efektif Universitas Riau dalam Implentasi Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Universitas Riau (Unri) sebagai Perguruan Tinggi besar yang ada di Provinsi Riau senantiasa melaksanakan agenda-agenda besar dalam bidang pendidikan tinggi, sesuai visi menjadi universitas riset, unggul, bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035. Sebagai pemangku utama dibidang pendidikan, Unri berfokus terhadap pengembangan peradaban nasional, melalui sektor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kini telah memasuki era revolusi industri 4.0 sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Demikian disampaikan Rektor Universitas Riau, Prof Ir Aras Mulyadi DEA, pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Unri Penganggaran Tahun 2021 di Aula Convention Center Hotel Labersa, Kampar Riau, Rabu (4/3/2020). “Dalam menyokong kesejahteraan masyarakat, keberadaan riset amat penting untuk memajukan pendidikan tinggi. Tidak hanya dalam sistem pembelajaran, namun juga dalam lingkup riset, teknologi, inovasi, publikasi ilmiah internasional, dan jurnal ilmiah internasional. Berkaitan dengan itu, pada tahun ini Musrenbang Unri mengambil tema Perencanaan Efisien dan Efektif Universitas Riau dalam Implentasi Merdeka Belajar: Kampus Merdeka,” jelas Rektor. “Berdasarkan kinerja mutu dan potensi perguruan tinggi di Indonesia, melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan pengelompokkan atau klasterisasi perguruan tinggi. Universitas Riau berada di klaster universitas utama, dengan posisi ke-24 dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” jelas Aras. Selanjutnya, Aras, menjelaskan dalam kurun beberapa tahun ini, jumlah Program Studi yang memperoleh Akreditasi A bertambah cukup signifikan. Terdapat 34 Program Studi (Prodi) sudah naik akreditasinya menjadi A. “Pada tahun 2021 mendatang, Unri menargetkatkan Program Studi yang berakreditasi A terdaftar di Asesmen AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) atau akreditasi internasional. Saat ini juga, persentase lulusan Unri yang Langsung Bekerja sebesar 82 persen, jumlah mahasiswa yang berwirausaha sebanyak 134 orang, publikasi Internasional sebanyak 290 judul, publikasi nasional 232 judul, HKI yang didaftarkan sudah sebanyak 293, jumlah prototipe industri sebanyak 12, jumlah produk inovasi 2,” jelasnya. Berikutnya, terkait dengan aspek tata kelola berbasis Good University Governance dan Word Class University untuk mencapai Universitas Riau yang bermartabat. Pada tahun ini Universitas Riau memperoleh akreditasi institusi “A”. dengan persentase dosen berkualifikasi S3 sebanyak 35 persen, dosen dengan jabatan lektor kepala sebanyak 36 persen, dosen dengan jabatan guru besar sebanyak 6,7 persen. “Oleh karena itu, kita berharap melalui segala potensi serta pelaksanaan program-program kerja yang kita laksanakan pada beberapa tahun ke depan, dapat membawa Unri untuk merealisasikan visi melalui misi Unri yang telah kita tetapkan. Semua itu tentunya perlu dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal Unri dari berbagai unsur-unsur yang ada,” ujar Guru Besar Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Unri ini menjelaskan. Tambahnya, untuk pengembangan kedepan ada beberapa point yang harus di kejar sesuai dengan implementasi Merdeka Belajar: Kampus Merdeka diantaranya Permendikbud No. 3/2020: Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 4/2020: Perubahan PTN menjadi PTNBH, Permendikbud No. 5/2020: Akreditasi Prodi dan AIPT, Permendikbud No. 83/2020: Lembaga Akreditasi Internasional, Permendikbud No. 6/2020: Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana, Permendikbud No. 7/2020: Pendiriran, Perubahan dan Pembubaran PTN/PTS. “begitu pula dengan Kebijakan Kemenristek/ BRIN melalui aspek Intergasi Riset dan Inovasi, Isu sentralnya antara lain, pemanfaatan hasil riset sebagai penghela pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, penciptaan ekosistem inovasi (optimalisasi kerjasama triple helix), program riset inovasi dimana menghasilkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan peningkatan nilai tambah dan hilirisasi”. Selanjutnya, kebijakan prioritas Unri pada tahun 2021, diantaranya pengembangan manajemen berbasis IT, peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, peningkatan kualitas SDM, penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat berbasis isu lokal dan nasional, peningkatan pelayanan, pengembangan administrasi keuangan, peningkatan sarana prasarana, laboratorium, ruang kuliah, implementasi aksi project ADB, peningkatan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kerjasama dan sistem informasi, tutupnya. (unsri.ac.id)

Azrul Prayoga, 27 February 2020

UNRI Ajak Pemerintah Kabupaten dan Kota Untuk Gali Potensi Daerah

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah. Universitas Riau (Unri) sebagai bagian dari sistem pendidikan yang ada di Riau, ikut ambil bagian dalam rangka melakukan berbagai upaya untuk pembangunan daerah yang ada di Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan ini, diantaranya Pengembangan Penelitian, mendukung Kebijakan Satu Peta, dan program kemitraan antara Perguruan Tinggi dan masyarakat seperti Program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) yang selalu diterapkan setiap tahunnya. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unri Prof Dr Almasdi Syahza MP, dalam diskusi terkait Revitalisasi Peran Universitas Riau dalam Percepatan Pembagunan di Provinsi Riau, bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang di Provinsi Riau, Kamis (27/2/2020) di Aula Serbaguna LLPM Unri. “Dari bidang penelitian, Unri sebenarnya telah banyak menghasilkan penelitian, namun belum banyak yang mau menggunakan hasil penelitian ini. Penyebabnya diantaranya adalah kurang kesesuaian antara hasil riset dengan potensi yang ada di daerah sehingga hasil riset ini susah untuk diterapkan di daerah tersebut,” sebut Almasdi. Penelitian dari Perguruan Tinggi, lanjut Almasdi, akan sia-sia jika hasilnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, maka dari itu, Unri mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Kota dapat memberikan informasi terkait potensi yang ada pada masing-masing daerahnya, sehingga Unri bisa menyesuaikan riset ini sesuai dengan potensi daerah yang ada. “Dari 9 fokus riset Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), ada sebanyak 7 fokus riset yang relevan dan bisa di terapkan di Riau. Fokus riset ini kemudian kita harapkan nantinya bisa disesuaikan dengan masing masing daerah terkait dalam pengelolaan potensi desa, pengembangan SDM desa, usaha serta pengembangan ekonomi yang ada di desa,” harapnya. Fokus riset itu diantaranya, yaitu pertama Kemandirian Pangan dan Sumber Daya Alam, kedua Energi Baru, Terbarukan, Material Maju, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ketiga Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat, keempat Kamaritiman dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Perikanan, kelima Pengelolaan Lahan Gambut, keenam Manajemen Penganggulanagan Bencanaan, dan ketujuh Sosial Humaniora Seni Budaya, Pendidikan dan Hukum. Selain penelitian, upaya pembangunan daerah yang terus dilakukan Unri seperti Program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta). Program Kukerta sudah mengalami peningkatan sejak Unri melakukan program Kukerta Tematik, sehingga mahasiswa mengikuti program Kukerta sesuai dengan bidang tertentu sesuai dengan potensi desa masing masing. “Dalam program Kukerta ini, juga telah dikolaborasikan dengan program satu peta, program pemerintah yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pemetaan partisipasif, yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” jelas Almasdi. Dalam Program Kukerta ini, lanjut Almasdi lagi, mahasiswa terjun langsung ke lapangan dan tinggal di desa, melakukan penelitian sekaligus pengabdian kepada masyarakat, sehingga dapat dikolaborasikan dengan masyarakat dan pihak lainnya untuk melaksanakan kegiatan pemetaan desa berbasis partisipasif ini. Pada kesempatan yang sama, Sekretasi Daerah Indragiri Hilir Said Syarifuddin SE MP MSn memberikan dukungan dan apresiasi terhadap Unri atas kajian-kajian yang telah dilakukan untuk kemajuan daerah yang ada di Riau. “Kajian-kajian dari Unri ini sangat kita butuhkan dan apa yang sudah dilakukan Unri ini sudah sangat luar biasa. Namun kedepannya perlu komunikasi secara intensif agar hasil-hasil dari riset, teknologi tepat guna yang sudah dihasilkan bisa dibawa dan diterapkan di desa,” harapnya. (unri.ac.id)

Azrul Prayoga, 03 February 2020

Unri-PT CPI Tuangkan Komitmen Dukung Pengembangan Sumber Daya Manusia di Riau

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) adakan serah terima hibah university relationship pogram dan kuliah umum dengan Universitas Riau (Unri) di Gedung Teknologi Pulp dan Kertas Fakultas Teknik Unri Kampus Bina Widya, Senin (3/2/2020). Program kemitraan yang disebut dengan University Relationship Program (URP) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan akreditasi akademik dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Rektor Unri Prof Dr Ir Aras Mulyadi DEA dalam sambutannya pada acara itu. Rektor, juga menyampaikan pada 24 Januari 2020 lalu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan kebijakan lanjutan dari Konsep Kebijakan Merdeka Belajar dengan tajuk kebijakan Kampus Merdeka. “Kebijakan Kampus Merdeka kali ini terdapat empat kebijakan utama di Lingkup Pendidikan Tinggi. Pertama, memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi baik Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian Program Studi (Prodi) Baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University,” jelas Rektor. Lebih lanjut Rektor Unri, menjelaskan, Kedua, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kedepan, bagi akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis. “Pengajuan re-akreditasi PT dan Prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi apapun. Lalu, Akreditasi A pun akan diberikan kepada PT yang berhasil mendapakan akreditasi Internasional yang diakui,” urai Rektor. Ketiga adalah kebebasan dalam melomggarkan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan satker untuk menjadi PTN BH tanpa status akreditasi. “Terakhir, Kemendikbud memberikan hak kepada mahasiswa mengambil mata kuliah di luar Prodi dan melakukan perubahan definisi satuan Kredit Semester (SKS). saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa ujtuk mencari pengalaman baru,” ujar Guru Besar Bidang Perikanan dan Kelautan Unri ini menjelaskan. “Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa ujtuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak, sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks. Ditambah mahasiswa juga dapat mengambil sks di Prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh,” tuturnya. Tambah Rektor, dari kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu target yang mendorong kebijakan Kemendikbud. “Keberadaan laboratorium di Perguruan Tinggi sangatlah penting, terlebih bagi fakultas teknik Unri, mudah-mudahan bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa maupun dosen,” kata Rektor. Hasyim M Nur Vice President External Affairs PT CPI, pada kesempatan itu, mengatakan bantuan ini merupakan salah satu perwujudan komitmen PT CPI dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Riau, khususnya di bidang pendidikan. “Kami berharap hal ini akan dapat meningkatkan akreditasi Prodi Teknik Kimia Unri,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, PT CPI juga menyerahkan alat bantu las pembuatan gelas kaca untuk melengkapi fasilitas laboratoirum fakultas teknik kimia. Selain itu, sebelumnya PT CPI telah memberikan bantuan khusus tingkat dasar bagi dua orang laboran terkait pembuatan gelas kaca, serta pada kesempatan itu juga telah mengirim dua dosen Teknik Kimia untuk mengikuti kegiatan di Tsukuba Jepang. PT CPI juga memberikan pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa S2 Teknik Kimia. (unri.ac.id)