Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa

Konflik dan Pergolakan yang Berkait dengan Ideologi

Indonesia sebelum dan sesudah menyatakan kemerdekaan memiliki banyak organisasi yang menganut ideologi berbeda, awalnya perbedaan ini memperindah Indonesia bahkan menunjukkan bahwasannya walaupun memiliki organisasi yang menganut ideologi berbeda, tetapi organisasi-organisasi tersebut tetap tunduk dan patuh terhadap Pancasila. Lantas apa saja penyebab perbedaan ideologi yang awalnya tidak menganggu keselarasan dalam berbangsa menjadi konflik? Yuk kita cari tau bersama!

Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi

Pemberontakan di Indonesia tidak hanya terjadi ketika bangsa barat dan Jepang masih menguasai Indonesia, tetapi ketika Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Banyak sekali halangan yang harus dilewati antara lain mencegah Belanda kembali menduduki Indonesia dan memadamkan pemberontakan yang muncul karena adanya kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara sesuai dengan ideologi yang mereka anut. Seperti pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI  ideologi komunis, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. 

Menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok: nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalisme Jawa (Partai Indonesia Raya/PIR, kelompok teosofis/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamong praja).

Sekarang mari kita secara bersama membahas satu persatu sejarah konflik atau pergolakan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun 1948-1965, yang berhubungan dengan ideologi.

Kesadaran Terhadap Pentingnya Integrasi Bangsa

Apa yang Sobat Pintar ketahui tentang Kesadaran terhadap pentingnya integrasi Bangsa?

Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Enam diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah (lihat, wacana di bawah). Maka, ada baiknya bila kita coba kembali merenungkan apa yang pernah ditulis oleh Mohammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. 

Menurutnya : “Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Di pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang marabahaya… di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris. Kita menyusun ‘persatuan’ dan menolak ‘persatean’” (Meutia Hatta, mengutip Daulat Rakyat, 1931). Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa. Kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian.

Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, cobalah kalian baca wacana berikut ini dan ikutilah instruksi yang diberikan. 

Carilah hikmah yang terkandung di dalamnya agar kita dapat menyadari betapa pentingnya persatuan bangsa tersebut : Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia Kementerian Sosial memetakan 184 daerah di Tanah Air rawan terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal, enam di antaranya diprediksi paling rawan pada 2014 ini. “Sebagian besar kondisi ekonominya tertinggal dibanding daerah lain. Namun, ada juga daerah maju tapi interaksi sosial antarkelompok sangat kaku, sehingga mudah meletup hanya karena masalah kecil,” kata Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tata kelola Pemerintahan Sapto Waluyo di Jakarta. Sapto mengatakan, tidak semua daerah tertinggal itu rawan konflik.

Ada enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada 2014. Daerah tersebut yaitu, Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. “Indikatornya terlihat sepanjang 2013 daerah tersebut bermunculan aneka konflik,” kata Sapto menambahkan. Sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial, Jawa Barat (24), Jakarta (18), Sumatera Utara (10), Sulawesi Tengah (10) dan Jawa Tengah (10). “Di tahun politik 2014, ketegangan tentu akan meningkat. Karena itu, Kemensos melancarkan program keserasian sosial di 50 daerah rawan dan penguatan kearifan lokal di 30 daerah,” katanya. 

Targetnya mencegah kemungkinan terjadinya konflik atau memperkecil dampak jika konflik tetap terjadi. “Memang harus ditumbuhkan tenaga pelopor perdamaian di seluruh pelosok Indonesia, terutama dari kawula muda,” kata dia.