Antara Kolonialisme dan Imperialisme

Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Eropa

Apa yang Sobat Pintar ketahui tentang Motivasi, Nafsu, dan Kejayaan Eropa?

Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjelajahan samudra. Aktivitas penjelajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Tahukah Sobat Pintar, yang dimaksud dengan Dunia Baru? Dunia baru yang dimaksud pada waktu itu, awal mulanya adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur (timurnya Eropa) sebagai penghasil rempah-rempah.

Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebut daerah itu dengan nama Hindia. Bagaikan “Memburu Mutiara dari Timur”, mereka datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut dibutuhkan oleh orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan untuk bumbu masak.

Orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari Asia Barat. Karena membelinya dari pedagang perantara, sehingga harga rempah-rempah menjadi mahal. Mahalnya harga rempah-rempah tersebut, mendorong orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia adalah peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 di kawasan Laut Tengah. Kota Konstantinopel merupakan ibukota Romawi Timur. 

Akibat jatuhnya kota tersebut ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453 menyebabkan terputusnya hubungan dagang ke dunia Timur bangsa-bangsa Barat berusaha mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah. Selain itu, kedatangan bangsa Barat juga dilatarbelakangi oleh penemuan di bidang teknologi, seperti berkembangnya teknik pelayaran, penemuan kompas, dan penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo Galilei. Penemuan tersebut menyatakan bahwa bumi itu bulat. Pendapat tersebut memperkuat keberanian para pelaut karena orang yang berlayar ke dunia Timur tidak akan tersesat dan nantinya akan sampai ke tempat semula.

Lahirnya VOC

Yuk belajar tentang Bagaimana Lahirnya VOC...

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. 
Terkait hal tersebut, maka pemerintah dan Parlemen Belanda (Staten Generaal) pada 1598 mengusulkan agar antarkongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terealisasi empat tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antarkongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau dapat disebut dengan “Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur/Kongsi Dagang India Timur”. VOC secara resmi didirikan di Amsterdam.
VOC secara resmi didirikan di Amsterdam dan dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang sehingga disebut “Dewan Tujuh Belas” (de Heeren XVII). Dewan tersebut terdiri dari delapan perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan tersebut berada di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk:

1. menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok/kongsi dagang Belanda yang telah ada
2. memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain
3. sebagai kekuatan revolusi (dalam perang 80 tahun), sehingga VOC memiliki tentara.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan leluasa, VOC oleh pemerintahan Belanda di beri hak-hak istimewa yang disebut hak oktroi. Adapun isi hak oktroi tersebut antara lain:

1. Hak melakukan monopoli perdagangan perdagangan rempah-rempah;
2. Hak untuk memiliki angkatan perang;
3. Hak  untuk memerintah wilayah yang diduduki;
4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja setempat;
5. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri; 
6. Hak untuk membantu keuangan pemerintah Belanda; dan
7. Hak untuk melakukan peperangan; 

Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng Nieuw Victoria. Pada awal pertumbuhannya sampai tahun 1610, “Dewan Tujuh Belas” secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi untuk perluasan wilayah monopoli. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both (1602-1614). Sebagai gubernur jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus mulai menata organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan.
Pieter Both pertama kali mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Pada tahun itu juga Pieter Both meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta waktu itu, Pangeran Wijayakrama sangat terbuka dalam hal perdagangan. Pedagang dari mana saja bebas berdagang, di samping dari Nusantara juga dari luar seperti dari Portugis, Inggris, Gujarat/India, Persia, Arab, termasuk juga Belanda. Dengan demikian, Jayakarta dengan pelabuhannya Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang sangat ramai.
Pada tahun 1611 Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta, guna pembelian sebidang tanah seluas 50x50 vadem (satu vadem sama dengan 182 cm) yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di tanah Jawa dan menjadi cikal bakal Kota Batavia. Di lokasi ini kemudian didirikan bangunan batu berlantai dua sebagai tempat tinggal, kantor dan sekaligus gudang. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku dan berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon.

Masa Pemerintahan Republik Bataaf

Apa yang Sobat Pintar ketahui tentang Masa Pemerintahan Republik Bataaf?

Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Munculah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan). Dari ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf (1795-1811) yang dipimpin oleh Louis Napoleon (saudara Napoleon Bonaparte). 
Sementara itu, Raja Willem van Oranye (Raja Willem V) oleh pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. 
Melihat tindakan Inggris tersebut, Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis, kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan utama Perancis waktu itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat.
Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Willem Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.
Pemerintahan Herman Willem

Daendels (1808-1811) Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, mengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan.
Tahukah Sobat, pembaruan-pembaruan apa saja yang dilakukan Daendels di Indonesia? Berikut pembaruan-pembaruan yang dilakukan Daendels selama menjabat di Indonesia.
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah:

1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, seperti benteng Meester Cornelis;
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil.
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu, Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi, yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005); dan
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten) sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih 1.100 km.

Bidang Politik dan Pemerintahan
Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara;
2. Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar (hoofdafdeling) yang kemudian dikenal dengan keresidenan (residentie).
3. Berdasarkan Dekrit 18 Agustus 1808, Daendels juga telah merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur. (wilayah yang memiliki otoritas) dan 38 kabupaten.
4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.

Bidang Peradilan
Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan.
(a) Daendels membentuk tiga jenis peradilan:
 -peradilan untuk orang Eropa,
 -peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan
 -peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang; 
(b) peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur Asing.
 Bidang Sosial Ekonomi
Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:

1. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon;
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta;
3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia;
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya;
5. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta

Selama tiga tahun memerintah di Hindia Belanda, Daendels dianggap gagal melaksanakan misi mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris dan program yang dijalankannya dinilai merugikan negara karena korupsi makin merajalela. Oleh sebab itu Daendels dipanggil oleh pemerintah kolonial untuk kembali ke negerinya dan digantikan oleh Jan Willem Janssen
Hal ini dikarenakan terdapat sejumlah reaksi dari beberapa kebijakan Daendels yang memberatkan penguasa lokal terjadi di beberapa daerah, dan yang paling keras terjadi di Banten. Pekerja rodi yang menolak membangun pelabuhan Merak melarikan diri ke hutan. Residen Banten yang datang menuntut pertanggungjawaban Sultan, dibunuh sehingga menyebabkan Daendels marah besar. Istana Sultan Banten dihancurkan dan hartanya dijarah. Sultan ditangkap dan dibuang ke Ambon. Daendels kemudian menunjuk keponakan Sultan sebagai penggantinya. 
Hal yang sama juga terjadi di Yogyakarta, ketika Sultan Hamengkubuwono menolak diangkatnya Danurejo II sebagai Patih. Sultan Hamengkubuwono malah mengangkat Pangeran Natakusumah yang menyebabkan Daendels menggempur Yogyakarta pada tanggal Desember 1810. Sultan Hamengkubuwono II diganti oleh putranya (Hamengkubuwono III) dan Belanda Mendapatkan ganti rugi biaya perang sebanyak 500.000 gulden. 
Pengaruh kebijakan yang diterapkan oleh Daendels dalam bidang politik sangat berbekas, terutama mengenai kebijakan penghapusan upacara kehormatan Raja-raja di Jawa yang menimbulkan menimbulkan kebencian mendalam, baik dari kalangan penguasa daerah, rakyat, maupun orang-orang Belanda sendiri.Keputusan Daendels yang menghapus penghapusan penghormatan kepada Raja-raja di Jawa Dianggap sebagai perendahan martabat. 
Daendels seperti meruntuhkan teori kekuasaan masyarakat Jawa yang menitik beratkan pada simbolisme raja sebagai sentral kekuasaan.Kebencian rakyat terhadap Daendels disebabkan penyerahan paksa tanaman kopi dan kerja rodi tanpa upah untuk pembangunan jalan raya pos yang menimbulkan kerugian materi serta korban jiwa. Sementara itu, para pembesar Belanda yang juga membenci Daendels antara lain seperti gubernur pesisir timur laut Jawa (wilayahnya mencakup Cirebon sampai ujung timur Jawa), Nicolaas Engelhard yang jabatannya dihapus Daendels, Panglima Angkatan Laut,Arnold Ardiaan Buyskes dan Letkol Johannes van den Bosch yang dipecat hanya gara-gara Daendels jengkel kepada keduanya.
Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa negeri Belanda masuk ke dalam Imperium Perancis. Berita itu sampai ke Hindia Belanda dan disambut dengan senang hati oleh Daendels. Meskipun demikian, akibat tindakannya yang terlalu otoriter, maka Napoleon memutuskan untuk memanggil pulang Daendels pada tahun 1811 dan menggantikannya dengan orang yang lebih moderat, yaitu Jan Willem Janssens.

Pemerintahan Janssen (1811)

Pada bulan Mei 1811, Herman Willem Daendels dipanggil pulang ke Belanda dan kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens. Jan Willem Janssens dikenal sebagai seorang politikus yang berkebangsaan Belanda. Janssens sebelumnya menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan pada tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 Janssens terusir di Tanjung Harapan karena daerah tersebut jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.
Perlu diingat bahwa beberapa daerah yang ada di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles pun segera menyiapkan armadanya untuk menyebrangi laut Jawa.
Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811.
Dalam penandatangan tersebut pihak Inggris diwakili oleh S. Auchmuty dan dari pihak Belanda diwakili oleh Janssens. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Indonesia menjadi jajahan Inggris. Adapun isi Kapitulasi Tuntang adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris.
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
3. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus.
4. Semua utang pemerintah Belanda yang dahulu, bukan menjadi tanggung jawab Inggris.