Di bawah Tirani Jepang

Ekspansi Jepang dan Perang Asia Timur Raya

Kemenangan Jepang dalam perang dan ekspansinya membawa harapan baru bagi banyak bangsa Asia, karena menunjukkan bahwa bangsa Asia juga memiliki kemampuan untuk maju dan mengalahkan bangsa Barat. Beberapa pemimpin nasionalis Asia seperti Phan Boi Chau (Vietnam), Rikarte (Filipina), dan U Ottama (Birma) datang ke Jepang dengan harapan mendapatkan bantuan dalam membebaskan wilayah mereka dari penjajahan Barat.

Kolonialis Barat merasa khawatir dengan perkembangan ini dan berusaha menghambat laju ekspansi Jepang dengan berbagai upaya. Sebagai contoh, Amerika Serikat menghentikan ekspor minyak ke Jepang mulai 1 Agustus 1941. Peristiwa ini justru mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke Indonesia yang saat itu masih disebut Hindia Belanda.

Awalnya, Belanda tidak terlibat secara langsung dalam konflik dengan Jepang. Namun, sejak tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda telah memantau dengan ketat aktivitas orang Jepang di wilayahnya. Selain itu, penguasa kolonial juga menerapkan kendali yang lebih ketat terhadap pergerakan kebangsaan di Indonesia. Kebangkitan Jepang sebagai kekuatan di Asia memberikan inspirasi dan kepercayaan diri kepada tokoh nasionalis Indonesia, serta menyebarkan slogan dan ideologi "Asia untuk orang Asia".

Beberapa tokoh pergerakan menunjukkan simpati terhadap Jepang. Sebagai contoh, E.F.E. Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) menulis buku Sejarah Dunia pada tahun 1936 yang lebih menekankan peran orang Asia dalam sejarah. Namun, buku ini dilarang beredar oleh pemerintah kolonial sebelum sempat terbit karena dianggap pro Jepang dan anti Belanda. M.H. Thamrin juga menunjukkan simpati kepada Jepang dalam sidang Volksraad (Dewan Rakyat) tahun 1934. Mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa Jepang juga memiliki kecenderungan eksploitatif seperti Belanda saat menjajah.

Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Sumber: https://www.edukasinesia.com/

Gerakan Tiga A
Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan Tiga A (3A). Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki tiga semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai pimpinan Gerakan Tiga A, bagian propaganda Jepang (Sendenbu) telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti K. Sutan Pamuncak dan Moh. Saleh.
Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Oleh karena itu, di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Di dalam Gerakan Tiga A juga dibentuk subseksi Islam yang disebut “Persiapan Persatuan Umat Islam”. Subseksi Islam dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso.
Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan Tiga A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan Tiga A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif. Bulan Desember 1942 Gerakan Tiga A dinyatakan gagal.

Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
“Gerakan Tiga A” dinilai gagal oleh Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942 dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Sukarno, Hatta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dibentuk tanggal 1 April 1943. 
Mereka kemudian disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia adalah Sukarno. Tujuan Putera adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Menurut Jepang, Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi.
Menurut struktur organisasinya, Putera memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah. Pimpinan pusat dikenal sebagai Empat Serangkai. Kemudian pimpinan daerah dibagi, sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat syu, ken, dan gun. Putera juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama.
Pada awal berdirinya Putera, cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Putera pun berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putera telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putera semakin meluas. Perkembangan Putera akhirnya menimbulkan kekhawatiran di pihak Jepang. Oleh karena itu, Putera telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan, tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. 
Ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini tercium juga oleh penguasa Jepang, maka pada tahun 1944 Putera dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini Bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat.

Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) dan Majelis Syura Muslimin (Masyumi)
Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan Sekutu. Oleh karena itu, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang.
Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. 

1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 
2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman.
3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan. Karena perkembangannya tidak sesuai dengan harapan Jepang. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab.

Jawa Hokokai
Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumakici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut: 

1. melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang 
2. memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan, dan 
3. memperkokoh pembelaan tanah air

Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut:

1. Kyoiku Hokokai (kebaktian para pendidik guru-guru) 
2. Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter).
3. Fujinkai (organisasi wanita), 
4. Keimin Bunka Shidosho (Pusat Kebudayaan).

Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Soekarno dan Hasyim Asy’ari. Di tingkat daerah (syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokan dan seterusnya sampai daerah ku (desa) oleh Kuco (kepala desa/lurah), bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico.

Kebijakan di Bidang Ekonomi, Bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Sosial

Sumber: https://www.donisetyawan.com/    

Masih ingatkah Sobat Pintar dengan slogan Jepang sebagai Saudara Tua? Ternyata slogan Jepang sebagai Saudara Tua tersebut diartikan sebagai saudara tua yang harus selalu dihormati dan memimpin bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, kemakmuran bersama yang dijanjikan jepang adalah hanya untuk kepentingan Jepang. Sumber-sumber ekonomi dieksploitasi dan dibawa ke Jepang, sedangkan tenaga kerja rakyat Indonesia dipaksa bekerja keras hanya untuk kepentingan Jepang. Berikut beberapa hal yang dilakukan pemerintah Jepang ketika berkuasa di Indonesia.

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tertanggal 8 Maret 1942, pemerintah Jepang menetapkan mata uang Hindia-Belanda sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku untuk kepentingan jual beli dan alat pembayaran.
2. Jepang mengeksploitasi kekayaan bangsa Indonesia. Jepang mengambil bahan mentah dari Indonesia untuk kepentingan industri modernnya.
3. Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia sebagai tenaga kerja yang sangat murah (romusha).
4. Jepang menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi hasil industrinya.
5. Rakyat Indonesia dibebani melakukan tanam paksa guna memenuhi kebutuhan militer Jepang.

Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang berat. Perkebunan teh, kopi, karet, dan tebu di monopoli penjualannya oleh Jepang. Komoditas teh, kopi, dan tembakau dibatasi karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Jepang juga memaksa menanam pohon jarak dan kapas pada lahan pertanian dan perkebunan.
Jepang hanya mengizinkan dua jenis tanaman yaitu karet dan kina, karena pohon tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan perang. Adapun tanaman tembakau, teh, dan kopi harus dihentikan penanamannya karena tanaman tersebut hanya berhubungan dengan kesenangan. Padahal, di pasaran dunia tanaman teh, kopi, dan tembakau sangat laku.
Di bidang ketenagakerjaan, pemerintah Jepang banyak mengerahkan tenaga kerja secara paksa. Untuk mengerahkan tenaga kerja tersebut, di desa-desa dibentuk panitia pengerahan tenaga kerja yang disebut Romukyokai. Tugas Romukyokai adalah menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jatah yang ditentukan. Agar rakyat Indonesia tidak merasa takut, Jepang menyebut para pekerja paksa dengan sebutan prajurit, ekonomi atau pahlawan pekerja. Untuk melancarkan pelaksanaan program kerja paksa, pemerintahan Jepang pada tahun 1944 memperkenalkan sistem Tonarigumi (rukun tetangga) pada penduduk. Pengerahan tenaga kerja paksa yang dilakukan Jepang disebut Romusha.
Sedangkan salah satu kebijakan di bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat Indonesia pada zaman Jepang hanya dibedakan menjadi "saudara tua" (Jepang) dan "saudara muda" (Indonesia), sedangkan penduduk Timur asing, terutama china adalah golongan yang dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa china telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-cita.

Memanfaatkan Organisasi Bentukan Jepang

Sumber: https://panduansoal.blogspot.com/    

Jepang membentuk beberapa organisasi untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Namun, organisasi-organisasi tersebut oleh para pemimpin Indonesia dijadikan alat untuk mempersiapkan kemerdekaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
Putera
Putera terdiri dari kalangan nasionalis yang oleh Jepang dibentuk untuk mempropagandakan politik hakko ichiu kepada rakyat Indonesia. Para kalangan nasionalis tersebut diberi kesempatan berbicara di hadapan umum. Dengan diberi kesempatan tersebut, maka mereka mempunyai peluang mengumpulkan massa yang lebih besar. Dalam rapat-rapat raksasa dan siaran radio, pembicaraan mereka terarah pada upaya penyiapan rakyat menyambut kemerdekaan dan melakukan koordinasi nasional rakyat Indonesia.
Barisan Pelopor
Panglima Bala Tentara Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Jawa Hokokai sebagai pengganti Putera. Salah satu bagian dari Jawa Hokokai adalah gerakan pemuda yang dikenal sebagai Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Ir. Soekarno yang dibantu oleh beberapa tokoh nasionalis lainnya.

Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Sumber: https://tirto.id/

Adanya penjajahan pasti menimbulkan penderitaan bagi bangsa yang dijajah. Begitu juga dengan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan pada masa Pendudukan Jepang. Berikut dampak positif dan negatif pendudukan Jepang bagi rakyat Indonesia.
Dampak Negatif
Dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menghalalkan segala cara. Jepang mengeruk kekayaan alam di daerah yang didudukinya (begitu pula di Indonesia). Pada waktu Jepang masuk ke Indonesia, daerah-daerah penghasil minyak dijadikan sasaran pertama untuk dikuasai. Daerah tersebut seperti Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Tujuan utama Jepang menguasai daerah tersebut agar Jepang mempunyai persediaan bahan bakar untuk melanjutkan ofensifnya ke daerah lain. Akibatnya, alokasi minyak untuk penduduk pribumi menjadi semakin terbatas.
Selain itu, Jepang juga memaksa para petani untuk menyerahkan hasil panennya (padi), sedangkan para petani hanya memperoleh sedikit dari hasil kerja kerasnya. Keadaan tersebut menimbulkan kelaparan di daerah pedesaan. Untuk rakyat yang tidak memiliki bansos terpaksa memakan gaplek atau nasi jagung. Adanya kekurangan pangan tersebut lama-kelamaan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan angka kematian meningkat di berbagai daerah. Adanya Romusha telah mengubah struktur sosial di pedesaan. Para pemuda yang takut direkrut menghilang dari desa dan pergi ke kota. Hal tersebut menyebabkan tenaga yang tersisa di daerah pedesaan hanya kaum perempuan, orang tua, anak-anak, dan orang sakit sehingga menimbulkan terbengkalainya lahan pertanian di desa.
Adanya perampasan kekayaan pribadi (uang, perhiasan, dan kendaraan) dengan dalih untuk membiayai perang telah menimbulkan meningkatnya kemiskinan dengan perampasan tersebut menyebabkan diantara penduduk yang menggunakan pakaian dari goni karena tidak mampu membeli pakaian.
Dampak Positif
Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang memiliki pengetahuan kemiliteran. Jepang banyak mendirikan organisasi semimiliter dan militer untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Para pemuda yang bergabung dalam organisasi tersebut kelak setelah Indonesia merdeka menjadi pelopor pembentukan organisasi kemiliteran. Adanya pengetahuan kemiliteran tersebut sangat berguna dalam menghadapi Sekutu dan Belanda.
Dalam bidang penggunaan bahasa, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan resmi pemerintahan. Dengan pelarangan tersebut memberi kesempatan bagi bahasa Indonesia untuk berkembang. Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi pemerintah dan kegiatan belajar disekolah, bahkan pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1943 membentuk Komisi Bahasa Indonesia.