APSiswaNavbarV2

redesain-navbar Portlet

BelajarPintarV3

Peta Belajar Bersama

Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN

Pengertian APBN

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam satu periode. Bagaimana sampai disini sudah paham dengan pengertian APBN, baik kita lanjutkan dengan kenapa harus ada APBN.

Fungsi APBN

Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian.

Fungsi Distribusi
Sesuai namanya, distribusi, fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Diharapkan, kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Fungsi ini berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah.

Fungsi Stabilisasi
Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi.

Fungsi Otoritas
Fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya.

Fungsi Perencanaan
Perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya.

Fungsi Regulasi
Fungsi regulasi APBN, digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara, dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat

Tujuan APBN
Setelah sobat memahami fungsi disusunnya APBN bagi suatu negara harus juga kita ketahui. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia atau APBN juga memiliki tujuan yang mendasarinya. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah antara lain seperti:

  1. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan.
  2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas.
  3. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
  4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. 
  5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja.

Mekanisme Penyusunan APBN

Mekanisme Penyusunan APBN

Berikut merupakan bagan penyusunan APBN

Sumber: synaoo.com

Berdasarkan bagan di atas APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut: 

  1. Pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis 
  2. Pengajuan RAPBN oleh Pemerintah kepada DPR
  3. Pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang
  4. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang, jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya
  5. APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan APBN. Bagaimana masih ada yang belum paham tentang mekanisme penyusunan APBN. 

Instrumen-instrumen yang dipertimbangkan dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut.

  1. PDB harga berlaku,
  2. pertumbuhan ekonomi,
  3. inflasi, nilai tukar rupiah,
  4. rata-rata suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan,
  5. harga minyak dunia,
  6. produksi minyak dalam negeri.

Komponen Penerimaan dan Jenis Belanja APBN

Secara garis besar pengeluaran pemerintah pusat dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan dan tugas-tugas umum. Yang berarti pembiayaan yang dimaksud di samping untuk belanja pemerintah pusat juga untuk daerah.
Berikut merupakan rincian Belanja Pemerintah Pusat:

Pengeluaran Rutin

Belanja pegawai yang terdiri dari:

  • Gaji dan Pensiunan PNS
  • Tunjangan Pegawai
  • Belanja Pegawai Luar Negeri
  • Dsb.

Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintah. Belanja barang terdiri dari :

  • Belanja barang dalam negeri
  • Belanja barang luar negeri

Pembayaran bunga utang, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan dari pinjaman pokok. Utang terdiri dari :

  • Utang dalam Negeri
  • Utang Luar Negeri

Subsidi, pengeluaran negara untuk subsidi terdiri dari:

  • Subsidi BBM
  • Subsidi NON BBM (Pangan, Listrik, bunga kredit, dll)

Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran dari segi pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu:

  • Pembangunan Fisik
  • Pembangunan Non Fisik

Sedangkan dari segi pembiayaan, pengeluaran pembangunan terdiri dari :

  • Pembiayaan Rupiah (Tabungan Pemerintah, Pinjaman Program)
  • Pembiayaan Proyek

Latihan Soal 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran adalah fungsi APBN yang dimaksud adalah….

A. Fungsi Otoritas

B. Fungsi Perencanaan

C. Fungsi Alokasi

D. Fungsi Distribusi

E. Fungsi Pengawasan

Latihan Soal 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Berikut yang bukan merupakan instrumen pertimbangan APBN adalah….

A. Inflasi

B. Nilai Tukar Rupiah

C. PDB Harga Berlaku

D. Perdagangan Internasional

E. Pertumbuhan Ekonomi

Latihan Soal 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Landasan hukum dibuatnya APBN , yaitu…

A. UUD 1945 Pasal 23

B. UUD 1945 Pasal 28

C. UUD 1945 Pasal 29

D. UUD 1945 Pasal 30

E. UUD 1945 Pasal 33

Latihan Soal 4

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Melalui APBN tercermin gambaran pembagian anggaran negara untuk setiap sektor dan wilayah pembangunan. Hal tersebut menunjukkan salah satu fungsi APBN yaitu yaitu …

A. Alokasi

B. Regulasi

C. Distribusi

D. Stabilisasi

E. evaluasi

Latihan Soal 5

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Lembaga Negara yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada DPR dalam membahas RAPBN yang diajukan pemerintah yaitu…

A. DPRD

B. MPR

C. DPD

D. MA

E. BPK

Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBD

Pengertian APBD

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari Daerah Tingkat II kota dan kabupaten dan Daerah TK I Provinsi.

Fungsi APBD

Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

  • Fungsi Otorisasi  APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat
  • Fungsi Perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  • Fungsi Pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
  • Fungsi Alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian.
  • Fungsi Distribusi APBD adalah ‘uang rakyat’, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan
  • Fungsi Stabilisasi menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD:

  1. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
  2. Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
  3. Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
  4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah
     

Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme Penyusunan APBD

Berikut merupakan skema penyusunan APBD:

Sumber:synaoo.com

Mekanisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
  2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
  3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
  4. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
  5. Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya anggaran
  6. APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi

Prinsip Penyusunan Mekanisme APBD sebagai berikut:

  1. Sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
  2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam UU.
  3. Transparan sehingga masyarakat mengetahui seluas-luasnya tentang APBD.
  4. Melibatkan partisipasi masyarakat.
  5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  6. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
     

Komponen Penerimaan dan Jenis Belanja APBD

Pendapatan Daerah/Penerimaan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

Pendapatan Asli Daerah

  • Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
  • Retribusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parker
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  • Pendapatan asli daerah lain-lain

Dana Perimbangan

  • Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
  • Dana Alokasi Umum (DAU), Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pendapatan Daerah Lain-lain yang sah

  • Pendapatan Hibah

Jenis Belanja Daerah

Belanja Tidak Langsung (belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan)

  • Belanja pegawai (gaji, tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah).
  • Belanja Bunga
  • Belanja Subsidi
  • Belanja Hibah
  • Belanja Bantuan Sosial
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Belanja Langsung (belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah)

  • Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal

Pengaruh APBD pada Pembangunan Ekonomi Daerah
APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomi yang ada di daerah tersebut, oleh sebab itu penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi, Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembangunan ekonomi sebagai berikut:

  1. Mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
  2. Mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan
  3. Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing
  4. Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD
     

Latihan Soal 1

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah….

A. Dana alokasi umum

B. Pajak Daerah

C. Retribusi Daerah

D. Pajak hiburan

E. Parkir

Latihan Soal 2

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut….

A. Belanja rutin

B. Belanja pembangunan

C. Belanja langsung

D. Belanja tidak langsung

E. Belanja pegawai

Latihan Soal 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Dana alokasi umum termasuk dalam ….

A. Dana perimbangan

B. Dana pembangunan

C. Dana penyeimbang

D. Dana otonomi daerah

E. Dana bencana

Latihan Soal 4

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah….

A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah

B. Mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan

C. Mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran

D. Mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi

E. Meningkat status sosial para penguasa dan pengelola daerah

Jawablah pertanyaan di bawah ini!

Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk….

A. Undang-undang

B. Keppres

C. Permendagri

D. Perda

E. Nota keuangan

redesain-navbar Portlet