Perdagangan Internasional

Pengertian, Manfaat, Faktor Pendukung dan Penghambat Perdagangan Internasional

Pengertian Perdagangan Internasional
Perdagangan Internasional adalah kegiatan transaksi jual-beli barang dan jasa antarnegara (internasional). Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP.

Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Agar mendapat keuntungan, setiap negara membahas dan menyiasati model perdagangan internasional seperti apa yang dapat saling menguntungkan. Terdapat 2 teori tentang perdagangan internasional, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif.

Konsep Perdagangan Internasional

Kebijakan Perdagangan Internasional 
Pernahkah Sobat membeli barang lewat online shop? Kadang-kadang online shop tersebut menjual barang-barang yang diproduksi di luar negeri, lho. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kalian sesuai pesanan. Nah, proses tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan impor. 

Yuk, kita pelajari kebijakannya satu persatu! 
Kebijakan Perdagangan Internasional adalah kebijakan yang dilakukan suatu negara yang berupa tindakan ataupun peraturan yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap struktur, komposisi dan arah perdagangan internasional dari ke negara tersebut serta rangkaian tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Setiap negara mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri untuk melindungi perekonomian dalam negeri mereka dari dampak negatif persaingan yang ditimbulkan dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional memungkinkan masuknya barang-barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri.

Kebijakan perdagangan internasional tersebut dapat berupa:
Kebijakan Perdagangan Bebas
Pemerintah memberikan kebebasan pada kegiatan ekspor dan impor dengan tidak dihalangi oleh berbagai Peraturan Pemerintah. Kebebasan perdagangan seperti ini akan menimbulkan persaingan antar negara, sehingga tiap-tiap negara berusaha meningkatkan efisiensi produksi agar mampu memenangkan persaingan. 

Kebijakan Perdagangan Proteksi
Proteksi merupakan bentuk campur tangan Pemerintah untuk melindungi suatu sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan luar negeri. Politik Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh (infant industry) dan persaingan persaingan barang-barang impor. Diharapkan dengan adanya politik proteksi tujuan untuk meningkatkan daya saing produk dapat terwujud. 

Alasan munculnya proteksi:

1. Perdagangan bebas dianggap hanya menguntungkan negara-negara maju saja.
2. Untuk melindungi industri dalam negeri. 
3. Melindungi kesempatan kerja di dalam negeri

Tujuan Kebijakan Proteksi:

1. Memaksimalkan produksi dalam negeri
2. Memperluas lapangan kerja
3. Memelihara tradisi nasional
4. Menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan
5. Menjaga stabilitas nasional, yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain.

Bentuk Kebijakan Proteksi dapat dilakukan melalui:
Tarif dan Bea Masuk
Tarif adalah suatu pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean (custom area). Dan barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Dengan pengenaan bea masuk yang besar atas barang-barang dan luar negeri, mempunyai maksud untuk proteksi atas industri dalam negeri dan untuk memperoleh pendapatan negara. Bentuk umum kebijakan tarif adalah penetapan pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor tersebut. Akibat dan pengenaan tarif, sebagai berikut: 

• Harga barang naik,
• Produksi dalam negeri meningkat,
• Jumlah barang di pasar turun,
• Impor barang turun

Ada tiga macam penentuan Tarif, atau bea masuk, yaitu:

1. Bea ekspor (export duties) adalah pajak / bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (diluar custom area)
2. Bea transito (transit duties) adalah pajak / bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain
3. Bea impor (import duties) adalah pajak / bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara (tom area)

Pelarangan Bea Impor
Pelarangan impor adalah kebijakan pemerintah untuk melarang masuknya barang-barang dari luar negeri, dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan produksi dalam negeri. Akibat Kebijakan pelarangan impor sebagai berikut: Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, dan Jumlah barang di pasar turun.

Kuota
Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat kuota sebagai berikut: Harga barang naik, Produksi dalam negeri meningkat, Jumlah barang di pasar turun, dan Impor barang turun.

Subsidi
Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk membantu menutupi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri. Sehingga produsen dalam negeri dapat menjual barangnya yang lebih murah dan bisa bersaing dengan barang impor. Dampak kebijakan subsidi sebagai berikut: Harga barang di pasar tetap, Produksi dalam negeri meningkat, Jumlah barang di pasar tetap dan Impor barang turun.

Dumping
Dumping adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri lebih murah dan pada di dalam negeri. Syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan dumping yaitu:

1. Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar dan pada luar negeri, sehingga kurva permintaan di dalam negeri lebih in elastis dibanding kurva permintaan di luar negeri.
2. Terdapat hambatan yang cukup kuat sehingga konsumen dalam negeri tidak dapat membeli barang dan luar negeri.